Autres langues

Bahasa Indonesia

56 articles
Indonesia lanjutkan perundingan RCEP ke-30
Di tengah pandemi global Covid-19, Indonesia mengintensifkan perundingan lanjutan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-30 yang digelar secara virtual, Mei ini.
Dampak Corona, perundingan Dagang RI- Eropa terganggu
Selain Uni Eropa, sejumlah jadwal perundingan dagang untuk tahun ini juga rencananya akan ditinjau ulang.
MPR RI harap Preferential Trade Agreement Indonesia-Tunisia bisa segera disepakati
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia - Tunisia yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan, bisa segera menemukan titik temu.
Awas, perjanjian dagang bisa menjadi bumerang
Sebelum membuat perjanjian dagang baru dengan sejumlah negara, ada baiknya pemerintah Indonesia mengevaluasi kembali seluruh perjanjian dagang yang sudah ada.
Isu kontroversial tidak diatur, tapi masih terbuka untuk ditinjau ulang
Pada perundingan RCEP terdapat beberapa isu yang belum selesai dibahas. Oleh karena itu, tidak memungkinkan perjanjian RCEP ditandatangani pada saat ASEAN Summit nanti.
Tidak mengatur mekanisme ISDS dalam RCEP sudah tepat
Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Surat terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 – 2024
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyampaikan pandangan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perundingan RCEP karena jelas akan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia.
Ratifikasi perjanjian dagang RI-Australia ditarget rampung akhir tahun
Naskah dan dokumen pendukung kerja sama Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA) telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR sejak 9 Agustus 2019.
Mekanisme sengketa investasi dalam RCEP menghilangkan perlindungan hak rakyat dari kesewenangan investor
Organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP karena mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor.
Menang atas gugatan internasional, pemerintah harus tetap waspada
Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan tersebut.
Kaji ulang IEU CEPA harus dilakukan atas dasar hak asasi manusia, bukan kepentingan industri sawit
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak agar pengkajian ulang Indonesia - EU CEPA harus dilakukan atas dasar hak asasi manusia dan bukan kepentingan industri sawit
Surat terbuka Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi kepada DPR RI untuk menghentikan proses ratifikasi dan perundingan FTA menjelang pemilu 2019
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI untuk menunda proses ratifikasi maupun perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional menjelang pemilu 2019
Kejar target finalisasi perjanjian perdagangan bebas, pemerintah perdagangkan hidup dan hak rakyat
Siaran pers: Kejar target finalisasi perjanjian perdagangan bebas, pemerintah Indonesia perdagangkan hidup dan hak rakyat
Surat masyarakat sipil Indonesia mengenai RCEP dan perlindungan varietas tanaman
Masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah agar negosiasi RCEP tidak mewajibkan Indonesia/Negara berkembang lainnya untuk menerapkan system UPOV
Walhi: "Indonesia not for sale"
Aktivis Walhi Sumsel bersama jaringan lainnya melakukan aksi merespon, agenda perundingan ekonomi Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) putaran ke-6 di Palembang pada 15-19 Oktober, dengan menyatakan 'Indonesia Not For Sale'.